Kepemimpinan Sejuk Makin Mantap

SEMUA orang suka suasana sejuk. Suasana sejuk yang terbangun rasa kebersamaan tanpa dibuat-buat sangat dinikmati Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam saat tiba di pelabuhan Murhum Bau-Bau, Jumat siang tanggal 8 Maret 2013. Ia disambut Walikota Bau-Bau AS Tamrin dan Bupati Buton Umar Samiun yang tampak akrab satu sama lain. Gubernur kemudian mengomentari perihal tersebut dengan mengatakan: “Kalau keadaan sudah seperti ini, maka urusan kita (ke depan) saya anggap selesai. Tinggal kinerja yang harus kita tingkatkan”.

Sesungguhnya, suasana sejuk dalam kebersamaan  seperti itulah yang ingin dibangun Gubernur Nur Alam sejak ia mendapatkan kepercayaan dari rakyat Sulawesi Tenggara untuk memegang pucuk pimpinan pemerintahan provinsi lima tahun lalu. Kesejukan hati dan kesetiakawanan bersumber dari karakter pribadi yang ramah dan egalitarian yang dimiliki Nur Alam, serta mengalir pula dari makna filosofi warna biru-putih lambang Partai Amanat Nasonal,  tempatnya merintis karier politik sebagai kader pemimpin.

baca selengkapnya :  http://putrasultra.com/sultra/category/tokoh/

Gubernur Nur Alam Blak-blakan Soal Tambang Nikel

BANYAK calo tambang nikel, dan atau kacung pemilik modal beroperasi di Sulawesi Tenggara. Ada juga memang pengusaha profesional yang telah,  sedang, dan akan  mengeruk nikel Sulawesi Tenggara.  Dalam aksinya para calo alias kacung berkedok sebagai pengusaha atau  calon investor tambang nikel yang bonafide. Akibatnya, kita sulit membedakan mana emas mana loyang. Kecuali pengalaman sebagaimana diungkapkan seorang teman seperti berikut: Bila Anda mencari kantor mereka di Jakarta, Anda pasti kecewa. Sebab para investor itu tidak punya kantor. Kalaupun ada, tidak lebih dari ruko (rumah toko) bercat kusam. Investornya juga belum tentu ada di situ. Biasanya mereka mengajak ketemu di restoran mewah, apalagi jika Anda seorang pejabat. Jika Anda pejabat terkait, semisal, bupati atau Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, wanita cantik pun disediakan, disodorkan pula mobil mewah dan sebagainya.

       Begitulah! Bagi calo, penampilan adalah modal utama. Tentu saja dalam batas-batas tertentu. Mereka juga tidak mungkin mampu menyewa pesawat terbang buat sekadar mengelabui. Apalagi memiliki pesawat pribadi. Tidaklah, jauh kasi(h)an!

       Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi kecele juga dengan para investor tambang nikel. Kamis tanggal 25 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, dia mendarat di Bandara Haluoleo dengan pesawat Lion dari Makassar. Sebelum mendarat, dalam benaknya  terbayang apron Bandara Haluoleo penuh dengan pesawat pribadi atau carteran. Pasalnya, di sebuah hotel mewah di Kota Kendari saat itu sedang berkumpul hampir seratusan investor tambang nikel dalam rangka pertemuan gubernur, bupati dan walikota penghasil nikel se-Indonesia; Rakernas Asosiasi Dinas Pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral se-Indonesia; dan pertemuan tahunan pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral se-Sultra. Bukan hanya itu. Seremoni pembukaan acara tersebut dirangkaikan penandatanganan prasasti pembangunan tujuh pabrik pengolahan nikel yang akan segera diwujudkan di Sultra oleh para investor.

Gubernur Nur Alam bicara blak-blakan soal perambahan nikel

Dalam bayangan Gubernur Nur Alam, tidak perlu seluruhnya tetapi sebagian kecil saja para pengusaha pertambangan tadi membawa pesawat pribadi atau carteran, Bandara Haluoleo pasti kepadatan pesawat. Perkiraan tersebut tidak berlebihan. Sebab nilai investasi yang diajukan melalui proposal para pengusaha tadi mencapai milyaran dollar Amerika Serikat. Namun apa yang terjadi? “Di bandara cuma ada dua pesawat helikopter dan satu pesawat jet komersial”, tutur Nur Alam saat membuka pertemuan tersebut. Sindiran gubernur disambut gerr peserta pertemuan, termasuk para pengusaha yang seharusnya merasa terpukul.

       Pertemuan di Swissbel Hotel dihadiri Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan sejumlah pejabat eselon I terkait. Bupati dan walikota se-Sultra hadir semua, kecuali Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud dan Bupati Wakatobi Hugua. Pertemuan ini dimanfaatkan betul oleh Gubernur Nur Alam untuk bicara blak-blakan soal perambahan nikel secara brutal di daerahnya. Bupati dan pengusaha menjadi sasaran, bahkan juga kebijakan Kementerian ESDM tidak luput dari sorotan Gubernur Sultra tersebut.

       Banyak penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya mineral nikel di Sulawesi Tenggara. Pemicunya adalah otonomi daerah yang memberi kewenangan bupati dan walikota mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Terdorong untuk menggendutkan pundi-pundi pendaptan asli daerah (PAD), para bupati dan walikota memanfaatkan  betul kewenangn itu dan tanpa berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah. Menurut  Gubernur Nur Alam, proses perizinan di kabupaten super lancar. “Ada pengusaha memperoleh izin hanya dalam tempo lima menit”, ujarnya dengan sinis. Keterangan gubernur ini makin menguatkan kesimpulan dan menjadi target operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa salah satu episentrum praktik korupsi di Indonesia adalah sektor pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan SDA menjadi ladang para kepala daerah untuk menghimpun dana untuk memperkaya diri dan pengumpulan dana politik dalam rangka pilkada. Dua episentrum korupsi lainnya adalah lembaga penguasa (power) yang memiliki kekuasaan membuat kebijakan, dan pusat perputaran uang mulai dari hulu di institusi perpajakan hingga hilir yaitu APBN dan  APBD.

       Bupati di Sulawesi Tenggara tidak sekadar hanya menerbitkan IUP tetapi ada juga yang terlibat langsung dalam perambahan nikel. Bentuk penyimpangan yang dilakukan, kata Gubernur Nur Alam, antara lain pemberian IUP pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Penyimpangan itu tidak bisa dihentikan dan dikontrol siapa pun karena bupati merasa lebih berkuasa di daerahnya sesuai perundang-undangan menyangkut  otonomi daerah.

       Tidak jarang juga muncul IUP palsu. Tetapi anehnya, papar Gubernur Nur Alam, pemegang IUP palsu bisa dimenangkan hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Ini berarti, hukum bukan lagi otoritas negara untuk menertibkan kehidupan masyarakat tetapi telah menjadi komoditas dan alat transaksi bagi kepentingan pribadi. Mengenai izin di lokasi hutan lindung dan konservasi dikatakan, permainannya sama dengan izin Kehutanan untuk pengolahan kayu. Dalam izin tertera wilayah operasi berlokasi di hutan produksi. Tetapi dalam praktik, penebangan kayu dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi.

       Penyimpangan tidak hanya menyangkut perizinan melainkan juga dalam hal pengangkutan bijih nikel (ore). Umumnya penambang tidak menyiapkan jalur jalan khusus. Mereka menggunakan jalur-jalur jalan pemerintah. Penggunaan ruas-ruas jalan negara tersebut dengan sendirinya menimbulkan risiko kerusakan. Soal lain adalah pelabuhan. Masalah ini dianggap remeh sehingga hampir tidak ada pengusaha yang membangun pelabuhan khusus sesuai ketentuan.

       Di Sulawesi Tenggara saat ini tercatat 449 IUP. Namun, pemegang IUP yang “serius” baru tujuh perusahaan yang tadi  menandatangani prasasti bersama Wamen ESDM dan Gubernur Sultra. Kata serius saya beri tanda kutip karena persiapan fisik pembangunan pabrik di lapangan belum nampak, kecuali PT Kembar Emas Sultra yang disebutkan telah mulai membangun fundasi bangunan pabrik. Persiapan awal itu dipamerkan secara visual di salah satu sudut hotel tempat pertemuan berlangsung. Di situ ada juga maket pabrik nikel berhiaskan lampu dalam kotak. Maket ini milik PT Cinta Jaya. Pemilik kedua perusahaan tersebut adalah pengusaha lokal Kendari (Guntur alias George Hutama Riswantyo) dan Makassar (HM Yunus Kadir).  Dua pesawat heli yang sedang parkir saat Gubernur Nur Alam mendarat tadi adalah milik Pak Haji Yunus. Dia memang salah satu pengusaha terkemuka di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Maket pabrik nikel yang akan dibangun PT Cinta Jaya.

Di atas maket PT Cinta Jaya tampak menggantung sebuah desain pabrik nikel di Kabaena milik PT Jien Smelting Indonesia. Desain itu menggambarkan sebuah kompleks industri nikel yang cukup mewah di daerah terpencil, Kabupaten Bombana, itu.   Namun, sekali lagi itu baru desain, belum mencerminkan fakta riil di lapangan. Izin ekspor nikel ore bakal berakhir tujuh bulan lagi dari sekarang, tepatnya 31 Desember 2013. Apakah pemerintah (Kementerian ESDM) akan masih mau lagi  didikte para pemegang IUP nikel sehingga ketentuan larangan ekspor ore ditabrak terus. Jawabannya tergantung tawaran yang diajukan kedua belah pihak. Yang penting tak terendus KPK.

       Tawaran Gubernur Nur Alam lebih realistis. Menurut gubernur, ekspor ore bisa saja diteruskan oleh para pengusaha pemegang IUP yang secara riil di lapangan telah memulai pembangunan pabrik (smelter). Hitung-hitung hasil ekspor nikel mentah itu bisa dipakai untuk lebih memperlancar pembangunan pabrik. Kebijakan ini (perpanjangan izin ekspor ore) harus dibuat transparan antara lain dengan melibatkan gubernur dan bupati. Syarat-syarat ekspor seperti clear and clean ditiadakanah karena itu sangat bernuansa KKN. Syarat clear and clean tidak melibatkan kepala daerah. Padahal yang paling tahu sebuah lokasi tambang itu clear and clean dari tumpang tindih IUP, tumpang tindih izin usaha perkebunan, tumpang tindih status hutan dan sebagainya adalah bupati dan gubernur.

Investasi Nikel Agak Lambat

PADA suatu acara buka puasa bersama tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para pensiunan pegawai negeri sipil dan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dalam bulan Ramadhan tahun lalu, Gubernur Nur Alam meradang. Ia menyebut banyak investor saat mengurus perizinan menyatakan kesiapan membangun industri pengolahan nikel (smelter) di berbagai tempat di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi semuanya bohong besar. Sampai sekarang, lanjutnya, kesiapan itu tak terealiasikan.

Tercatat tidak kurang dari 449 izin usaha pertambangan nikel yang telah diterbitkan pemerintah daerah kabupaten. Bulan puasa (Ramadhan) tahun ini hampir tiba lagi. Namun, belum satu pun di antaranya yang melaksanakan komitmennya membangun smelter. Di lain pihak, ekspor bijih nikel (ore, row material) dilaksanakan dengan sangat gencar. Ore mengalir deras ke negeri China, tanpa hambatan sedikitpun. Hampir setiap hari ada kapal yang mengangkut nikel bergerak keluar meninggalkan pantai Sulawesi Tenggara.

Intensitas tinggi tersebut menjelaskan bahwa para pemilik izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara sedang berlomba menambang dan mengekspor bijih oresebelum deadline larangan ekspor mineral mentah tahun 2014. Harga nikel yang cenderung menurun di awal tahun ini tidak menghambat laju ekspor barang mentah tersebut.

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sebaiknya melakukan evaluasi tumpukan izin usaha pertambangan yang tidak segera ditindaklanjuti para pengusaha. Langkah itu perlu agar Sulawesi Tenggara tidak tersandera dua kali. Gubernur Nur Alam telah dengan susah payah membujuk bahkan sampai menekan PT Inco agar mau “melepaskan” sebagian besar wilayah konsesi nikelnya di Sulawesi Tenggara. Tujuannya adalah agar lahan konsesi yang luasnya  kurang lebih 65.000 hektar dan tidak diolah selama hampir 40 tahun, dapat dimanfaatkan investor lain sehingga segera menghasilkan sebagai sumber ekonomi nyata bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Akan tetapi, jika investor dimaksud juga tidak beraktivitas sesuai komitmennya bahwa dia akan membangun industri pengolahan, maka nasib lahan-lahan tersebut akan kurang lebih sama saja ketika masih dikuasai sepenuhnya PT Inco. Bahkan,  kondisinya lebih parah karena lahan nikel itu telah tergusur  tanpa menghasilkan nilai tambah yang berdampak pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan terutama bagi warga masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terlihat agak lambat merebut peluang investasi industri nikel. Sebaliknya, investor di daerah lain lebih cekatan. Para investor tersebut kini tengah bergerak menyiapkan pembangunan smelter di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pabrik tersebut akan mengandalkan pemasokan bahan baku antara lain dari Sulawesi Tenggara. Contohnya adalah PT Bumi Modern Sejahtera. Group PT Modern International Tbk itu dikabarkan akan membangun tiga unit smelter berkapasitas masing-masing 110.000 ton. Salah satunya dibangun di Palopo yang terdekat dengan sentra-sentra tambang nikel di Konawe Utara.

Perkembangan tersebut kurang menguntungkan daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebab, itu berarti  provinsi ini tidak maju-maju dari perannya sebagai pemasok bahan mentah belaka. Masyarakat setempat hanya menyaksikan lahannya digali kemudian diangkut ke provinsi lain untuk diolah dalam berbagai produk bahan baku industri lanjutan dari mineral nikel itu. Lahan bekas tambang juga menyisakan kerusakan lingkungan. Tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian karena pengusaha tambang tidak melaksanakan kewajiban menghutankan kembali  sebagaimana mestinya.

Harus diakui, banyak juga kendala yang dihadapi para pemilik izin usaha pertambangan yang sedang dan akan beroperasi di Sulawesi Tenggara. Antara lain status lahan nikel yang berlokasi di kawasan hutan lindung (konservasi), status lahan belum jelas karena masih dalam penguasaan investor lain, dan sebagainya. Sejauh menyangkut hutan konservasi memang lambat urusannya karena Kementerian Kehutanan masih menggunakan kacamata kuda, terikat peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri bersama DPR. Hutan konservasi hanya boleh dimanfaatkan kandungan mineralnya jika statusnya itu diubah menjadi hutan produksi atau areal peruntukkan lain melalui keputusan menteri, atau melalui mekanisme pinjam pakai. Kedua mekanisme tersebut membutuhkan waktu lama dan tentu saja juga biaya besar untuk suap.

Hutan konservasi adalah simbol budaya negara industri yang lebih arif merawat kelestarian lingkungan dibanding kita, Indonesia. Namun, hutan konservasi itu tidak terkesan akan disimpan di lemari es. Mereka tidak pakai kacamata kuda.  Mereka berpikir kreatif, rasional, ekonomis, dan produktif.

Lihat cara Australia memanfaatkan kandungan mineral di bawah lantai hutan konservasi. Di Kota Perth, ibu kota negara bagian Australia Barat terdapat tambang bauksit terbesar di dunia.  Cadangan mineral bahan aluminium itu berlokasi di sebuah hutan konservasi.. Status hutan tersebut tidak diubah yang prosesnya bisa menimbulkan kendala birokratis.

Seperti dijelaskan Ir H Buhanuddin, pejabat di lingkup Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara,  teknis penambangan dilakukan dengan sistem blok. Dalam satu blok luasnya 40 hektar. Setiap blok dieksploitasi hingga bauksitnya habis. Blok ini kemudian direklamasi dan ditanami kembali dengan pohon yang sama (asli) saat digusur pertama. Setelah pekerjaan rehabilitasi selesai, baru kegiatan penambangan melangkah ke blok berikutnya. Dengan demikian, ketika tiba giliran blok terakhir, maka hampir seluruh kawasan hutan konservasi sudah dalam keadaan seperti sediakala.

Ir Haji Burhanuddin, Kepala Bidang Mineral, Batubara dan Panas Bumi Dinas ESDM Provinsi Sultra

Di tengah belantara izin usaha pertambangan, tercatat hanya tiga perusahaan yang tampak serius melakukan persiapan untuk membangun smelter. Ketiga perusahaan itu adalah Trio Tinto dari Australia,  Jien Group, dan Jilin Horoc Metal Group Co Ltd. Kedua yang terakhir ini adalah perusahaan dari China yang digandeng PT Billy Indonesia.

Jien Group, misalnya, kini telah menyiapkan lokasi pabrik feronikel di Mala Pulu, Kabaena. Pabrik tersebut berkapasitas 100.000 ton per tahun, atau empat kali lebih besar dari pabrik serupa di Pomalaa milik PT Aneka Tambang Tbk. Konstruksi pabrik Mala Pulu saat ini sedang dirakit di China.

Industri nikel tersebut merupakan proyek investasi yang cukup besar. Pasalnya, semua infrastruktur harus dibangun sendiri investor. Power plant atau instalasi tenaga listrik, misalnya,  akan disediakan sendiri. Karena itu, melakukan investasi di daerah dengan kondisi infrastruktur nol besar seperti di Sulawesi Tenggara – apalagi Kabaena yang terpencil itu – merupakan suatu keberanian mengambil risiko yang luar biasa. Investor seperti itu pasti bukan hanya untuk mengejar profit belaka tetapi tentu juga memiliki idealisme untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sebab kalau cuma bermotif bisnis saja, Jakarta dan Jawa umumnya telah menyediakan sarana dan fasilitas kemudahan sangat memadai. Investor hanya berkonsentrasi membuat produksi, tidak perlu membuang modal untuk membangun infrastruktur.

Musrenbang

binatang apa lagi itu ? di zaman orde baru ada yang dimaksud rakorbang - rapat koordinasi pembangunan. bukankah tiap tiap zaman perlu melahirkan inspirasi baru, kemasan baru, walau berisi konsisten barang lama. musrenbang merupakan akronim dari musyawarah gagasan pembangunan. musrenbang dikerjakan berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasaional. layaknya halnya rakorbang, musrenbang merupakan sesuatu mekanisme untuk menyusun gagasan pembangunan yang udah diulas serta disepakati berbarengan pada pemerintah serta masyarakat acu pada rpjmd ( gagasan pembangunan waktu menengah tempat ).

musim musrenbang kebanyakan berjalan didalam bln. april, untuk gagasan kerja pembangunan tempat ( rkpd ) th. selanjutnya. musrenbang tingkat provinsi sulawesi tenggara, umpamanya, digelar tanggal 15 april 2013. di situ datang wakil menteri/wakil ketua bappenas dr ir lukita dinarsyah tuwo ma sebagai pengarah. gubernur nur alam nampak sumringah. ia mulai suka sebab telah banyak bupati yang datang di acara yang diselenggarakan pemerintah provinsi. kebanyakan diwakilkan pejabat lain. nur alam mengingatkan : “budaya mewakilkan tidak baik. sebagai pamong perlu selamanya melaksanakan prinsip-prinsip kepatuhan serta ketaatan”.

adapun hasil rumusan serta kesepakatan yang dapat dibawa ke musrenbang tingkat nasional, kita tidak pernah memantaunya. satu perihal yang butuh kita tulis perihal dengan event musrenbang merupakan persoalan kualitas proyek-proyek fisik yang dibangun. dikarenakan persoalan kualitas telah sejak lama jadi keprihatinan kita seluruh. terlalu banyak hasil-hasil pembangunan fisik sepanjang ini yang kualitasnya dibawah standar jadi usianya amat singkat.

baca selanjutnya di http://putrasultra.com/sultra/musrenbang-dan-usia-bangunan-kita/

Disiplin Belum Menjadi Kebanggan Kita

disiplin pegawai negeri sipil buat kita tetap susah jadi kebanggaan. dari dulu tingkat ketaatan pns kita rendah. jarang masuk kantor. apabila lantas masuk dia layaknya menginjak bara api. keluyuran ke mall, pasar, atau repot tanpa kaitan tugas pokok pada jam kantor merupakan tabiat yang makin lama membudaya. menyambut gajian baru agak banyak diamnya di kantor, khususnya pns menengah bawah. diamnya itu lantas di isi dengan bercakap bikin semata-mata isikan waktu, gosip, atau ngoceh macam-macam.

gubernur h nur alam se msi, senin pagi tanggal 22 april 2013 jadi inspektur upacara apel bendera di kantor dinas pekerjaan umum provinsi sulawesi tenggara. sampai memasuki periode ke-2 periode jabatannya sebagai gubernur sulawesi tenggara, baru kali itu nur alam ( 45 ) terlihat memimpin segera apel bendera di sesuatu lembaga lingkup provinsi. pasti ada suatu hal di balik moment tersebut. “kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah”, kata pepatah leluhur kita.

agak banyak pns lingkup pu kelihatan ikuti upacara didalam uniform hijau muda, dulu lebih dikenal sebagai pakaian dinas hansip ( pertahanan sipil ), saat ini linmas ( perlindungan masyarakat ). beberapa kepala skpd ( satuan kerja perangkat tempat ) juga banyak datang. mereka mengelompok ( barisan sendiri ) di sebelah kiri inspektur upacara. abdul salam, staf pakar gubernur hampir telambat berhimpun di grup skpd. dia berlarian menyeruak dari bangunan belakang kantor dinas pu sultra, sebelum saat merangsek ke grup eselon ii tadi. bekas kepala dinas perikanan sulawesi tenggara itu tetap ngos-ngosan kala protokol mempersilakan gubernur nur alam mengambil posisi di tempat/mimbar inspektur upacara.

dari arahan gubernur nur alam terkuak tabiat pns di lingkup pu sulawesi tenggara sepanjang ini, sekalian juga menjawab kenapa dia mengambil keputusan memimpin segera apel bendera di lembaga tersebut. nur alam berkata : “jadikan kantor ini sebagai pusat pelayanan. apa pun alasannya pegawai perlu selamanya masuk kantor pas waktu. jikalau baru kembali dari lapangan, maka bolehlah istirahat sampai sedang hari. selanjutnya saudara-saudara perlu masuk di kantor sekretariat ini untuk berikan pelayanan terhadap masyarakat”.

pengarahan gubernur sultra tersebut sebenarnya ditujukan terhadap seluruh insan pns di sulawesi tenggara, tidak terkecuali pns lembaga vertikal. tabiat tidak disiplin bukan hanya lagi miliki sifat kecenderungan tapi tabiat itu udah membudaya. kenyataan itu kelihatan di mana-mana serta di lembaga manapun, khususnya di kota-kota. di kantor gubernur sultra sendiri disiplin pns sama pula, amburadul. panorama itu lebih mencolok pada waktu gubernur tidak ada di kantor gara-gara tengah tugas di luar kota.

rendahnya disiplin sudah pasti amat pengaruhi kualitas pelayanan. integritas pribadi pns yang kurang berkembang gara-gara terdesak oleh rendahnya ketaatan pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan kedinasan pegawai negeri, menciptakan situasi atau peluang timbulnya praktik kkn ( korupsi, kolusi serta nepotisme ). kita mencatat bahwa praktik kkn-lah sebenarnya bentuk dari buruknya pelayanan birokrasi di indonesia. kurang profesional serta jauh dari kepastian hukum.

tetap sedikit insan pns sadari bahwa tabiat disiplin, diantaranya dideskripsikan didalam bentuk masuk kantor serta pulang kantor pas waktu, bekerja cermat sesuai tugas serta guna, jujur serta taat pada syari’at agama yang dianutnya merupakan investasi terbangunnya kebanggan serta kenyamanan hidup. integritas tersebut juga jadi kebanggan masyarakat. pns sama dengan ini amat punya potensi untuk jadi pemimpin yang berwibawa.

untuk membangun serta menegakkan disiplin pns, gubernur nur alam setelah itu memerintahkan beberapa pejabat struktural di mulai dari eselon ii sampai eselon iv ( satu tingkat kepala seksi ) biar lebih aktif lakukan pembinaan pns di unit kerja tiap-tiap. peran pengawasan perlu terus-menerus digunakan. fasilitas untuk pengawasan, layaknya kartu datang elektronik dianjurkan biar di sediakan. “alat itu perlu dipelihara, jangan lantas dirusak jadi tidak berfungsi”, pesan gubernur.

gubenur nur alam juga mengingatkan, kala memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pns perlu adil serta proprsional. jangan sampai diskriminatif. bekas pengusaha kontraktor tersebut mengkritik praktik pelayanan di dinas pu sultra di periode lantas. “cara pelayanan terhadap pengusaha ( kontraltor ) besar berlainan dengan perlakuan pada pengusaha kecil”, katanya bernostalgia yang diaplaus peserta upacara. nur alam terhitung pengusaha kecil disaat itu.

rendahnya disiplin pns tercermin juga pada situasi lingkungan kerja mereka. kebersihan serta ketertiban diabaikan, baik di halaman kantor, ruangan kerja, ataupun toilet. di kantor gubernur sultra, umpamanya, cuma toilet di ruang-ruang kerja pejabat tinggi – di mulai dari gubernur sampai eselon ii – yang bersih, rapi, serta indah. selebihnya becek serta bau.

situasi layanan umum lebih tidak baik lagi. nyaris seluruh layanan umum layaknya terminal pelabuha laut, pelabuhan feri, terminal darat, serta bandar hawa ( bandara ) kurang bersih serta tidak nyaman. bau tidak enak segera menyergap demikian kita masuk toilet. tikus lantas dapat mati keracunan akibat bau menyengat di situ.

baru saja sebagian jam sehabis memimpin upacara apel pagi di dinas pu provinsi sultra, gubernur nur alam mendapatkan keadaan berantakan di diantara ruangan bandara haluoleo. gubernur mendadak balik arah kala menginginkan masuk ke bekas ruangan tunggulah di lantai terminal haluoelo. “wah, kotor ini”, katanya seraya berbalik arah. sembari menanti kehadiran ketua pkk pusat vita gamawang fauzi, gubenur nur alam mengajak saya meninjau keadaan pelayanan di bandara tersebut.

saya juga spontan menjelaskan bahwa keadaan berantakan yang baru disaksikan gubernur merupakan bukti belum berjalannya tugas pokok serta guna beberapa pejabat berkenaan. terminal bandara haluoleo, umpamanya, siapa yang wajib bertanggung jawab didalam bab kebersihan serta kenyamanan. persoalan itu amat penting serta strategis gara-gara bandara haluoleo merupakan gerbang utama sultra. garbarata – jembatan berdinding serta beratap yang menghubungkan pintu pesawat serta area tunggulah penumpang – kesan mewahnya tidak seimbang dengan situasi layanan di terminal tersebut. kamar serta layanan toiletnya amat sederhana, becek, serta kerap juga krannya tidak berair.

putrasultra.com